Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat menarik semua kadernya yang berdinas di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Arahan Ketum, untuk waktu sementara, seluruh pimpinan partai, atau kader PD yang berdinas di BPN agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk persiapan. Demikian untuk dilaksanakan," tulis petunjuk tersebut.
Unduh aplikasi perpesanan ini. Dalam pembicaraan pertama, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
WP 41 dibahas di Wisma Proklamasi Nomor 41 yang diadakan di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini juga merupakan kantor DPP Partai Demokrat.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin saat meminta persetujuan itu.
"Sesuai perintahnya, itu bisa disuruh ke WP 41, itu memang gedung tempat kami mengadakan persetujuan untuk di sana," katanya, Kamis (18/4/2019) malam.
Selain itu SBY juga membuat pesan kedua yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Pesan kedua ini, juga ditembuskan ke AHY selaku Ketua Kogasma. Ada empat poin yang disampaikan SBY dalam pengiriman ini. Pertama, dia meminta nama-nama di atas untuk terus melanjutkan dari dekat perkembangan yang terjadi di tanah air pascapemungutan suara Pemilihan Umun 2019.
SBY menilai, perkembangan, politik saat ini, membuktikan, dan bisa mengembangkan ke arah yang mempertaruhkan politik dan keamanan.
"Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri, dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD," demikian petunjuk SBY dalam poin yang ditunjukkan.
Ketiga, SBY meminta agar segera terjadi dilapori jika terjadi kegentingan dan terjadi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan. Terakhir, dia mewanti-wanti agar diucapkan dan dilaksanakan.
Amir menjelaskan, inti dari instruksi SBY itu adalah agar kader dan pejabat inti dari Demokrat terlibat dalam kegiatan yang menentang konstitusi. Amir menyinggung ihwal perbedaan hasil hitung cepat Pemilu 2019. Menurut dia, hanya Komisi Pemilihan Umum yang memfasilitasi sebagai penyelenggara dan mengatur pemenang berdasarkan hasil perhitungan riil.
"Maka Demokrat mempertimbangkan, tidak boleh ada langkah-langkah yang menentang dengan konstitusi dan UU itu," ucap dia.
Amir menuturkan, Demokrasi memperhatikan keutuhan, persatuan, dan keselamatan bangsa jauh lebih penting. Dia pun berujar, visi dan pemeriksaan SBY atas kondisi terkinilah yang kemudian mendasari instruksi itu.
"Dia mengingatkan, kader-kader Demokrat untuk tidak terlalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang gagal membantah konstitusi. Demi keselamatan bangsa dan negara juga," kata Amir.
Amir juga membahas, ihwal adanya pihak yang mengungkapkan hasil real countpemilihan presiden 2019. Dia berpendapat, hasil hitung cepat atau quick count lazim jika berbeda dan baik saja jika saling berhubungan diadu. Namun hitungan riil perihal, kata Amir, hanya KPU yang diumumkan.
"Sangat bagus sekali, jika penghitungan cepat yang dihadapkan dengan penghitungan cepat yang lain, tetapi tidak dapat mengambil alih peran yang telah diberikan konstitusi kepada KPU. Tujuannyabuntuk memerankan pihak terkait yang sesuai dengan penghitungan nyata. Itu yang saya pertanyakan," ucapnya.